Persoalan Lingkungan yang Harus Diperdebatkan

Posted by

Oleh : Amanda Katili Niode, Ph.D.

Sejumlah kajian yang dilakukan berbagai kelompok penelitian menghasilkan daftar panjang tentang persoalan lingkungan antropogenik, yang disebabkan oleh manusia, dan harus diatasi baik di tingkat lokal maupun global. Biasanya, persoalan yang selalu masuk dalam urutan teratas adalah pencemaran, baik air, udara maupun lahan; deforestasi, atau hilangnya hutan; punahnya keanekaragaman hayati; dan perubahan iklim.

Karena kecerdasannya, manusia hampir selalu mempunyai solusi teknis untuk menyikapi permasalahan yang ditimbulkannya. Setidaknya cara bagaimana mengatasinya sudah dipikirkan atau ditemukan oleh berbagai pihak di dalam dan di luar negeri.Debat persoalan lingkungan hidup di Indonesia, jika dilaksanakan hanya dalam waktu singkat, selayaknya tidak melulu terkonsentrasi pada keberhasilan ataupun kegagalan berbagai aspek seperti kebijakan, program, maupun proyek, atau bahkan baru rencana.

Adalah penting untuk membicarakan dan mencoba mengatasi beberapa masalah mendasar penyebab berbagai persoalan lingkungan baik di tingkat lokal maupun global.Masalah mendasar pertama adalah tragedi kepemilikan bersama (tragedy of the commons), yaitu situasi ketika sekelompok orang memiliki akses ke sumber daya bersama, yang kadang-kadang gratis.

Masing-masing kemudian bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, berusaha memperoleh manfaat sebesar-besarnya sampai sumber daya tersebut habis atau tidak ada lagi faedah yang dapat diperoleh. Dampak tragedi kepemilikan bersama terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, seperti pembalakan liar, pencemaran udara, penggunaan bahan bakar fosil berlebihan, pemanfaatan air tanah tak terkira, kemacetan di jalan raya dan sampah yang berserakan.

Masalah mendasar kedua,  adalah tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran berbagai persoalan lingkungan dan solusinya. Menurut Badan PBB untuk Pelatihan dan Penelitian (UNITAR) ada beberapa tantangan utama yang harus dijawab. 

Utamanya, sektor pemerintahan yang beragam, antara lain pertanian, keuangan, energi dan perhubungan. Kemudian, tingkat tata pemerintahan yang berbeda seperti tingkat nasional, provinsi, dan lokal. Selanjutnya, berbagai jenis pemangku kepentingan seperti sektor swasta, lembaga riset, maupun lembaga swadaya masyarakat. Terakhir, permasalahan yang rumit seperti dinamika populasi, pola peyakit, maupun tuntutan keadilan. Masalah mendasar ketiga adalah penegakan kebijakan, karena kebijakan adalah upaya yang paling efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan jika aspek teknis, ekonomi, dan sosial telah dipertimbangkan. Kesepakatan internasional mutlak diperlukan untuk menyikapi permasalahan global, antara lain punahnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Untuk ini diperlukan kesatuan tanggapan dalam bentuk multilateralisme inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta mobilisasi sumber daya secara global pula.Kesepakatan internasional diratifikasi oleh masing-masing negara yang menyepakatinya, agar dapat dapat diturunkan menjadi peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan di negara masing-masing.

Masalah mendasar keempat adalah konsensus sosial dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang tertanam di masyarakat Profesor Andrew Hoffman dari University of Michigan di Amerika Serikat menyatakan bahwa debat publik tentang perubahan iklim, seperti juga hampir semua permasalahan lingkungan, tidak lagi fokus pada karbon dioksida dan model iklim, namun lebih kepada nilai-nilai budaya, perspektif, dan ideologi. Para ilmuwan dapat saja menetapkan parameter untuk memahami aspek teknis dari perdebatan iklim, tetapi mereka tidak memiliki kata akhir tentang apakah masyarakat menerima atau bahkan memahami kesimpulan mereka. 

Empat permasalahan mendasar yang dipaparkan di atas masih dapat bertambah atau bahkan diperdebatkan. Intinya adalah bagaimana meninjau persoalan lingkungan, khususnya di Indonesia, secara holistik.Sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Climate Asia Project – BBC Media Action menyimpulkan bahwa di Indonesia, pembentuk opini lokal, termasuk pemimpin agama, pemimpin tradisional, maupun yang dipilih rakyat, merupakan saluran informasi penting ke masyarakat.Selain itu, masyarakat Indonesia bersedia melakukan perubahan terhadap pekerjaan dan gaya hidup mereka untuk menyikapi permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, dan merasa bertanggung jawab untuk melakukannya. 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *