Pelestarian Hutan berbasis Kolaborasi

Posted by

Oleh Giat Anshorrahman

Disaat orang-orang sibuk berdebat terkait siapa yang menang dalam kontestasi pemilihan umum paling rumit dan heboh sedunia tahun ini. Terdapat orang-orang begitu khusyuk menyayikan lagu Indonesia Raya di sebuah ruangan yang terletak di Hotel Ibis Pontianak, Sabtu (20/4/2019) lalu.

Lagu yang diciptakan W.R Soepratman tersebut, sebagai pembuka acara Forest Talk with Blogger Pontianak yang diselenggarakan Yayasan Doktor Sjahrir dan bekerjasama dengan The Climate Reality Project Indonesia. Kegiatan yang mengangkat tema “Menuju Pengelolaan Hutan Yang Lestari” dan diikuti kurang lebih 45 Blogger Pontianak sebagai bagian mengajak sebanyak-banyak orang untuk peduli terhadap isu pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Dimana dalam kegiatan tersebut para peserta diperkenalkan dengan isu Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, Pengelolaan Hutan dan Lanskap yang berkelanjutan dan meteri menarik lainnya. Tidak kalah menarik para peserta juga dikenalkan dengan Desa Makmur Peduli Api yang dikelola oleh Desa Sumber Agung yang terletak di Kabupaten Kubu Raya bersama dengan APP Sinar Mas.

Terlepas dari materi-materi yang disampaikan oleh para pembicara masih dirasakan kurang. Namun , didapat satu kesimpulan bahwa pelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat itu sendiri adalah satu kesatuan utuh yang harus berkolaborasi untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup di sekitarnya.

Hutan Indonesia

Sekalipun Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia, tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat 63% atau 120,6 juta hektar daratannya adalah kawasan hutan. Sedangkan sisanya 37% merupakan areal penggunaan lain (APL), terdapat juga, sekitar 5,3 juta hektar perarian wilayah indonesia ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan Dimana sampai dengan Desember 2017 luas total kawan hutan dan kawasan konservasi perairan sekitar 125,9 juta hektar. 

Sumber : Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia tahun 2018

Namun, jika melihat data tersebut terjadi penurunan dari pada tahun 2015. Dimana Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (Sumber : BPS 2015) mencatat jumlah luas daratan dan perairan kawasan hutan 126,0 juta hektar. Adanya penurunan disebabkan oleh Deforestasi dan degradasi hutan yang selama ini memang menjadi masalah utama bagi pelestarian hutan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dimana terjadinya Deforestasi dan degradasi hutan dikarenakan adanya aktivitas pembangunan baik di sektor kehutanan maupun non kehutanan. 

Saya kira, kita semua sepakat awal mula terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia terjadi, karena adanya pembukaan lahan berlebih, dikarenakan alih fungsi lahan ke Perkebunan Kelapa Sawit, pertambangan, termasuk disebabkan kebakaran hutan itu sendiri dan sebagainya.

Jika membicarakan Deforestasi dan Degradasi saat itu, tentu tidak bisa dilepaskan dari sektor ekonomi, baik itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya juga akan dialokasikan pembangunan didaerah itu sendiri. Hanya saja apapun alasannya sebuah kebijakan mengenai deforestasi mempunyai konsekuensi, dimana saat ini output dari deforestasi itu sendiri lebih dominan sisi negatif daripada positif. Hal tersebut dikarenakan kurang matangnya perencanaan sebelum mengambil langkah deforestasi.

Tentu jika kondisi hari ini, Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa masih mempunyai pekerjaan rumah terhadap isu pelestarian hutan ini. Harus diakui isu Hutan masih menjadi persoalan setiap periode pemerintah. Seperti, masih terjadinya kebakaran hutan setiap tahun, terjadinya konflik agaria antara perusahaan dan masyarakat, dan persoalan lainnya. Ditambah slogan program pembangunan berkelanjutan yang sangat memperhatikan aspek lingkungan, sejauh ini masih berjalan inskosistensi. Pemerintah masih kebingungan bila isu pelestarian hutan ditabrakan dengan investasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Hutan di Kalimantan Barat

BPS Kalimantan Barat menyebut Kalbar termasuk salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan cukup luas setelah Papua, Kaltim, dan Kalteng yaitu 6,39 dari kawasan hutan di Indonesia, dimana luas kawasan hutannya adalah 8.389.601 ha, yang terdiri dari hutan lindung (2.31 juta ha), kawasan suaka alam dan pelestarian alam (1.62 juta ha). Sedangkan kawasan budidaya sebagian besar untuk hutan produksi terbatas (2.12 juta ha), hutan produksi biasa (2.12 juta ha) dan hutan konservasi hanya mencapai sebesar 197.918 ha.

Sekalipun Kalbar masih dianggap wilayah yang mempunyai kawasan cukup luas, tapi tentunya masyarakat Kalimantan Barat menyadari betul bahwa kondisi hutan di Kalimantan Barat cukup memprihatinkan, terlihat dari masih terjadinya Karhutla setiap tahun, alih fungsi lahan yang ke perkebunan kelapa sawit yang semakin bertambah, stagnasi pengurangan lahan kritis dan mungkin yang paling jelas adalah semakin berkurangnya flora dan fauna yang berasal dari hutan itu sendiri.

Tentu ini wajib menjadi tanggung jawab bersama bahwa hutan Kalimantan Barat harus tetap menjadi perhatian serius, setidaknya implementasi dari Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Barat tahun 2014 – 2034 harus tetap dikawal, agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang pembangunannya banyak mengorbankan kawasan hutan.

Dalam Kesempatan beberapa waktu yang lalu, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kalbar meliputi sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, pertambangan batu bara, perkebunan karet dan sawit pertambangan bausit dan sektor unggulan lainnya (Sumber).

Aksi Kolaborasi Pelestarian Hutan

Sebagaimana yang dijelaskan diatas kendala-kendala dalam pelestarian hutan di Kalimantan Barat ketika pelestarian hutan dan lingkungan hidup ditabrakan dengan aktivitas peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebab saat ini masyarakat Kalbar lebih cenderung meningkat perekonomian-nya dikarenakan sektor perkebunan kelapa sawit. Bahkan data menunjukan setiap tahunnya Perkebunan Sawit milik rakyat semakin meningkat, khususnya 2016 – 2017. 

Kolaborasi kebijakan dan Program

Saya masih percaya bahwa pelestarian hutan dan lingkungan yang berkelanjutan adalah upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan peradaban manusia. Karena bagaimanapun apa yang ada didalam hutan terdapat sumber daya manusia untuk bertahan hidup.

Salah satu yang saya apresiasi dari Pemerintah Provinsi dibawah Kepemimpinan Gubernur Sutarmidji adalah ketegasan beliau didalam menegakan aturan terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang ada di Kalbar. Bahkan dibeberapa kesempatan acara kordinasi antara Pemprov dan Dunia Usaha, khususnya perusahaan sawit. Sutarmidji menekankan pentingnya perusahaan sawit berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalbar. Dimana dia meminta dunia usaha juga membantu meningkatkan perekonomian di sektor produksi hasil hutan non kayu, melalui dana CSR.

Apalagi melalui Program unggulan Sutarmidji yaitu melakukan percepatan status desa di Kalbar menjadi desa mandiri. Dimana indikator desa mandiri terdapat komposit ekologi atau lingkungan hidup meliputi indikator kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana. Ditambah adanya aktivitas kolaborasi Pemprov dan Dunia Usaha dalam penangganan dan pencegahan Karhutla di Kalbar.  

Poin Kolaborasi tersebut juga saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan acara Forest Talk with Blogger Pontianak, khusus ketika Mbak Atiek Widiyati perwakilan dari Yayasan Tropenbos Indonesia memberikan materi, dimana poin pentingnya perlu adanya kolaborasi dan partisipasi semua pihak dalam melakukan  pelestarian hutan yang berkelanjutan di Kalbar.

Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha dan Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa desa di Kalbar yang saat ini sudah mampu mengelola potensi sumber daya yang ada di desa. Salah satunya Desa Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar,  Kabupaten Kubu Raya. Dimana saat ini Desa Sumber Agung mampu memproduksi hasil hutan bukan kayu yaitu Madu Kelulut dan juga mempunyai lahan budidaya kopi, dengan memanfaatkan kelompok-kelompok pengelola hasil hutan yang aktif diberikan pelatihan.

Hebatnya, untuk mencegah deforestasi dan degradasi karena pembukaan lahan. Desa Sumber Agung mempunyai konsep tata cara pembukaan areal lahan melalui peraturan desa dan berkolaborasi dengan perusahaan setempat. Bahkan di tahun 2019 pihaknya sudah membangun atau menyusun konsep yang intinya untuk adaptasi dan mitigasi pencegahan isu pemanasan global dengan mengkolaborasikan sektor peternakan dan perkebunan.

Sudah ada itikad baik pemerintah untuk menjaga kawasan hutan dengan menetapkan perhutanan sosial yang bisa dikelola masyarakat dan hutan desa maupun hutan adat. Hanya saja kebijakan yang ada saat ini tidak barengi dengan sosialisasi kepada masyarakat, disisi lain masyarakat kita masih kurang paham dari pemanfatan dan pengelolan hutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Poin penting saat ini bagaimana pemerintah melalui sosilisasinya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hutan juga mempunyai potensi yang luar biasa untuk meningkatkan perekonomian mereka. Tentu terlepas dari itu, Pemerintah tingkat atas sampai bawah bekerjasama dengan dunia usaha harus mampu membangun pasar untuk menjual hasil pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat. Apabila kebutuhan tersebut mampu dipenuhi oleh pemerintah maka masyarakat dengan sendiri akan sadar betapa pentingnya menjaga hutan dan lingkungan hidup. 

Melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan serta inovasi terbarukan. Saya yakin produksi hasil hutan di Kalbar akan meningkat dan disisi lain kelestarian hutan dan lingkungan tetap terjaga sebagaimana mestinya. 

Melalui sinergitas Pemerintah dan Partisipasi warga serta pihak ketiga, baik dunia usaha dan NGO komitmen pelestarian hutan tidak hanya sebatas selogan, tapi sudah mampu dipraktekan secara nyata dan implementasi “Pembangunan Berkelanjutan” berjalan sebagaimana mestinya.

“Lestari Hutanku, Jayalah Negeri ku.”

Blogger dan Pelestarian Hutan

Seiring perkembangan kemajuan teknologi, khususnya media sosial. Arus informasi tidak terbendung, tentu konsekuensi dari perubahan peradaban tersebut mempunyai dampak positif dan negatif. Contoh saja dari sisi negatif maraknya hoax, ujaran kebencian dan sebagainya di Timeline media sosial kita. Sedangkan sisi Positif misalnya kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan melalui media sosial selalu ditutupi oleh isu-isu yang kontra produktif.
Keberadaan Blogger tidak bisa dianggap remeh dalam melakukan penyadaran di masyarakat, seingat saya Blogger Indonesia punya jasa besar menimalisir keberadaan konten dewasa di mesin pencarian google. Dimana pada saat itu, sebelum adanya tindakan tegas dari pemerintahm Blogger seluruh Indonesia serentak membuat konten tulisan untuk menurunkan rating konten dewasa dan terbukti gerakan tersebut berhasil menyingkirkan konten-konten dewasa yang saat itu menguasai urutan atas di pencarian google. 
Artinya tidak salah Yayasan Doktor Sjahrir bergerak dari satu provinsi ke provinsi lain untuk menggelar Talkshow bersama dengan para Blogger, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dimana menurut saya kegiatan ini merupakan kolaborasi dan aksi kongkrit untuk menambahkan kesadaran masyakarat. 
Apalagi jika melihat tulisan-tulisan pelestarian hutan saat ini sangat minim sekali konten di pencarian google. Sekalipun ada tulisan-tulisan tersebut kebanyakan formal dan materi yang bersifat teoritis saja. Tentu dengan keterlibatan para Blogger yang notabene punya skill penulisan menarik, enak dipahami dan mudah baca, mampu menjawab persoalan kampanye penyadaran pelestarian hutan di Media Internet.
Para Blogger tidak hanya menulis berkaitan dengan konten-konten pelestarian hutan saja, tapi mereka dapat meramu teori-teori manfaat hutan melalui tulisannya, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan para Blogger bisa membangun dan memperluas jaringan pasar penjualan hasil produksi hutan di Kalimantan Barat, tidak hanya ditingkat nasional namun mampu menjangkau pasar internasional. 

Tinggal bagaimana pihak pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan NGO, memfasilitasi dan memberdayakan para blogger di Kalimantan Barat. 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *